Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Jepang sesuai UU no 1 tgl 7 Maret 1942

Pada tanggal 7 maret 1942 pemerintah militer Jepang di Jakarta menerbitkan undang-undang bala tentara Dai Nippon no 1, tentang pemerintahan militer di pulau jawa. Dalam UU itu diterangkan niat Bala Tentara Dai Nippon untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dengan bangsa nippon. 

Undang-undang tersebut menjadi pokok dari peraturan-peraturan ketatanegaraan pada masa pendudukan Jepang. Jabatan gubernur jenderal di zaman Hindia Belanda dihapuskan. Segala kekuasaan yang dahulu dipegang gubernur jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Undang-undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang berkeinginan untuk terus menggunakan aparat pemerintah sipil yang lama beserta para pegawainya.